PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE (TNT)

Zulkifli Aspan

Sari


Abstrak

Taman Nasional Taka Bonerate (TNT) adalah taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Terdapat sekitar 295 jenis ikan karang dan berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Kerapu (Epinephelus spp.), Ikan Naopoleon (Cheilinus undulatus), dan Baronang (Siganus sp). Sebanyak 244 jenis moluska di antaranya Lola (Trochus niloticus), Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). Penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang di TNT. Metode peneltian bersifat normatif-kuantitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa status sebagai Taman Nasional belum memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap Taka Bonerate. Diperlukan payung hukum yang lebih konkrit untuk melindungi ekosistem terumbu karangnya.

 

Abstract

Taka Bonerate National Park is a marine park with the region’s third largest atoll in the world after Kwajifein Suvadiva in the Marshall Islands and the Maldives Islands. The total area of the atoll is 220,000 hectares with coral reefs spreading up to 500 km². There are about 295 species of reef fish and various types of high-value fish such as grouper (Epinephelus spp.), Napoleon fish (Cheilinus undulatus), and Baronang (Siganus sp). A total of 244 species of molluscs in between Lola (Trochus niloticus), Shells Goats Head (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). This study aims at providing legal protection for biodiversity in the National Park Takabonerate. Other research methods are normativequantitative. This study shows that the status as a national park not provide strong legal protection against Takabonerate. Required more concrete legal basis for protecting biodiversity.


 


Kata Kunci


Terumbu Karang; Taka Bonerate; Perlindungan Hukum;Coral Breef; Taka Bonerate; Legal Protection

Teks Lengkap:

PDF (English)

Referensi


Indonesia (a). Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 1990 No. 49.

_______ (b). Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Conventionon Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MengenaiKeanekaragaman Hayati), UU No. 5 Tahun 1994.

_______ (c). Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 27 Tahun 2007, LN No. 84 Tahun 2007, TLN No. 4793.

_______ (d). Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5073.

_______ (e). Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059

_______ (f). Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 1 Tahun 2014, LN No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5490.

_______ (g). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Kabupaten Kepulauan Selayar (a). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Perda Nomor 7 Tahun 2011.

_______ (b). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032, Perda Nomor 5 Tahun 2012.

_______ (c). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang PengelolaanWilayah Pesisir, Perda Nomor 10 Tahun 2011.

_______ (d). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pengolahan Terumbu Karang Perda Nomer 8 tahun 2010.

_______ (e). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perizinan Usaha Perikanan yang sebagian besar mengadopsi UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Perda Nomor 6 Tahun 2009.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. United Nations, Convention on Biological Diversity, Rio de Jeneiro, 5 June 1992. Dapat dibuka di: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27〈=en

Asshidiqie, Jimly, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Asep Sugiharta (Kepala Unit Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate). “Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Taka Bonrate Terhadap pembangunan Daerah”, Disampaikan dalam Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasionaln Kawasan Timur Indonesia, Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional, Manado, 24-27 Agustus 1999.

Sudirman, Warning Atas Kerusakan Hutan Bawah Laut, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas (tanpa tahun).

“Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan,” Diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta: 2013.

Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan. Jakarta: PBHI dan European Union (UE), 2005.

Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 353.

Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut; Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (COREMAP II), Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia indexed by:

 

Our mailing address is:

ICEL - Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru Jakarta Selatan,Indonesia 12120

Indonesia 12120