Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat

Destara Sati

Sari


Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia menjadi salah satu subjek yang paling terdampak dari kebijakan terkait hutan dan lahan. Dengan membaca tren muatan peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah di sektor kehutanan dan lahan, dapat dilihat arah kebijakan yang dibuat apakah semakin meminggirkan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat ataukah menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berhak atas wilayahnya. Dengan membaca tren muatan peraturan perundang undangan di Kawasan hutan dan lahan, pula dapat dipetakan keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di Kawasan hutan dan lahan, di mana hal tersebut seringkali menimbulkan konflik.


Kata Kunci


Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat; Tren Muatan Peraturan Perundang-undangan Di Kawasan Hutan dan Lahan; Politik Hukum Atas Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan dan Lahan.

Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia indexed by:

 

Our mailing address is:

ICEL - Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru Jakarta Selatan,Indonesia 12120

Indonesia 12120