Vol 5, No 2 (2019)

April

Momentum Pemilihan Umum tahun 2019 ini merupakan sarana bagi kita untuk kembali mengevaluasi pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dan catatan untuk perbaikan pasca perubahan periode pemerintahan. Momen pergantian pimpinan tertinggi di Indonesia akan mengubah struktur organisasi dan pemangku kepentingan setidaknya di beberapa sektor.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) Volume 5 Nomor 2 ini memotret bagaimana dinamika politik yang telah dan akan terjadi mempengaruhi kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam artikel-artikelnya. Selain itu, edisi kali ini juga memuat ulasan perundang-undangan terkini dan buku terkait tema.

Tahun 2018, telah terbit secercah harapan bagi pemulihan lingkungan hidup, yaitu Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 (Perpres 77/2018) tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Lahirnya Perpres 77/2018 dapat dianggap sebagai salah satu implementasi dari Nawacita ketujuh. Sayangnya, Perpres  dikritik karena berpotensi menyimpangi prinsip pencemar membayar. Kritik terhadap Perpres ini dapat dibaca pada artikel pertama berjudul “Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar dan Earmarking” oleh Adryan Adisaputra Tando dan Theresia E.K. Hindriadita.

Kembali menunjukkan “keberpihakannya” pada lingkungan, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 (Inpres 8/2018) tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Sejatinya, penerbitan Inpres 8/2018 ini bertujuan untuk memperbaiki silang sengkarut perizinan perkebunan sawit. Namun, apakah benar Inpres ini merupakan kebijakan hijau sebagaimana teori politik hijau? Hal ini dikaji lebih dalam pada artikel kedua berjudul “Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau” oleh Sekar Banjaran Aji.

Meski demikian, terdapat pula kritik atas seringnya terjadi relativisme hukum dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Relativisme hukum ini menimbulkan masalah setidaknya dalam perspektif etika lingkungan dalam pelaksanaan tugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kajian lebih lanjut tentang hal ini dapat dibaca pada artikel ketiga berjudul “Tinjauan Etis atas Fenomena Relativisme Hukum Dalam Kasus Pabrik Semen di Rembang” oleh Raynaldo Sembiring.

Dinamika politik tak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari tren muatan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan lahan. Hubungan antara kepentingan politik dan produk hukum yang dihasilkan dapat dilihat dari keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di kawasan hutan dan lahan yang sering menimbulkan konflik. Kajian ini dapat dibaca lebih dalam pada artikel keempat berjudul “Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Hukum Adat” oleh Destara Sati.

Intervensi politik terhadap hukum dalam porsi yang tepat tentunya memberikan dampak positif pada tujuan diterbitkannya hukum itu sendiri. Persoalan pelanggaran penggunaan pemanfaatan kawasan hutan yang telah terjadi selama puluhan tahun, mulai mendapatkan titik cerah. Hasil identifikasi arena aksi yang terjadi selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya inovasi-inovasi penyelesaian masalah, keterbukaan pengambilan keputusan, serta fleksibilitas tindakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu praktik baik dapat dilihat pada Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) di Provinsi Riau dalam mengatasi persoalan pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Pembelajaran dalam menyeimbangkan kepentingan negara dengan masyarakat dapat dilihat dalam artikel penutup berjudul “Mengatasi Persoalan Institusional Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA)” oleh Prof. Hariadi Kartodihardjo dan Chalid Muhammad.

Selain artikel, jurnal ini juga berisi beberapa ulasan sesuai dengan isu hukum lingkungan yang ada beberapa tahun terakhir. Ulasan pertama adalah terkait kontroversi dari diperbolehkannya perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/ PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti Pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Eksploitasi (Permen KKP No. 3 Tahun 2018). Ulasan ini ditulis oleh Angela Vania Rustandi.

Terdapat pula ulasan dari buku “Struggling for Air: Power Plants and the War on Coal” karya Richard L. Revesz dan Jack Lienke”, yang ditulis oleh Fajri Fadhillah. Buku ini menceritakan upaya pengendalian pencemaran udara yang didominasi oleh PLTU Batubara dalam sistem ketenagalistrikannya.

Sebagai penutup, JHLI Volume 5 Nomor 2 juga menerbitkan kembali analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 (PP 24/2018) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau juga dikenal sebagai Online Single Submission (OSS), yang sudah pernah disampaikan dalam Kompetisi Karya Tulis Ilmiah ALSA English Competition 2019 dan meraih penghargaan Best Paper. Dalam tulisan yang berjudul “Conflict of Interest Antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup Dengan Kemudahan Berinvestasi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018” (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan penyesuaian seperlunya), Penulis Arya Rema Mubarak menganalisis persoalan perbaikan tata kelola perizinan untuk mempermudah investasi dikaitkan dengan dampak lingkungan.

Akhir kata, Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para Penulis yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan artikel ini berdasarkan masukan dari penelaahan sejawat dan Dewan Redaksi. Redaksi juga berterima kasih kepada segenap anggota Dewan Redaksi serta Mitra Bestari, Andri G. Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M,. yang telah melakukan peninjauan terhadap artikel dalam jurnal edisi ini.  Redaksi JHLI Volume 5 Nomor 2 (April 2019) dengan senang hati menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki proses, substansi, maupun hasil akhir artikel yang dimuat dalam jurnal ini.

Daftar Isi

Artikel

Adryan Adisaputra Tando, Theresia E.K. Hindriadita
PDF
160-185
Sekar Banjaran Aji
PDF
186-207
Raynaldo Sembiring
PDF
208-233
Destara Sati
PDF
234-252
Hariadi Kartodihardjo, Chalid Muhammad
PDF
253-270

Ulasan

Ulasan Peraturan: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk Eksploitasi
Angela Vania Rustandi
PDF
271-279
Ulasan Buku “Struggling for Air: Power Plants and The War on Coal” oleh Richard L. Revesz dan Jack Lienke
Fajri Fadhillah
PDF
280-283
Arya Rema Mubarak
PDF
284-298