Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang diubah dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Revisi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan karena sektor kehutanan masih dinilai sebagai sektor yang menghasilkan namun memiliki persyaratan perizinan yang rumit. Di sisi lain, pengelolaan hutan di Indonesia masih menemui permasalahan-permasalahan, seperti: menurunnya luas tutupan hutan, deforestasi, penyerobotan kawasan hutan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan, yang bermuara pada peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi arah perubahan tata kelola kehutanan pasca-terbitnya UU CK, apakah mengatasi masalah-masalah pengelolaan hutan yang telah ada sebelumnya atau justru memperparah keadaan. Menariknya, perubahan tata kelola kehutanan pasca-terbitnya UU CK menunjukkan dua sisi yang saling berlawanan.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- Journal publication rights belong to the journal manager with the author's knowledge, while the moral rights of the publication belong to the author.
- The formal legal aspect of the accessibility of journal publications refers to the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative license (CC BY-NC-SA), which means that publication can be utilized with the provisions of:
1. Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
2. NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.
3. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. - Each journal publication (print / electronic) is open access for educational, research, and library purposes. Beyond these objectives, the journal manager is not responsible for copyright infringement committed by certain parties.