[1]
“Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi”, j.huk.lingkung.indonesia., vol. 8, no. 1, pp. 118–151, Apr. 2022, doi: 10.38011/jhli.v8i1.373.