Main Article Content
Abstract
Pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya perekonomian Indonesia hingga 2,3%. Selama masa pandemi, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan perekonomian salah satunya melalui investasi dengan mengesahkan Revisi Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Di satu sisi, peraturan ini dianggap menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, peraturan ini berpotensi merusak lingkungan dan tidak sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana di dalamnya melemahkan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Padahal, Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan Business As Usual (BAU) dan sebesar 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Pelemahan instrumen lingkungan berpotensi menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca melalui kegiatan tinggi karbon dan investasi pada energi fosil. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis secara kritis bagaimana pelemahan instrumen lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang Minerba menghambat pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia di era pemulihan ekonomi nasional.
Kata kunci: Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pemulihan Ekonomi Nasional, UU Cipta Kerja, UU Minerba, Target Emisi Gas Rumah Kaca.
AbstractCOVID-19 pandemic caused a decrease in the Indonesian economy by 2.3%. During the pandemic, the Indonesian government tried to improve the economy through investment by completing the Omnibus Bill's draft and the approval of the Revised Minerba Act. Regulations that are considered able to boost the economic growth, on the other hand, have the potential to damage the environment and are not in line with the commitment of the Indonesian government in reducing greenhouse gas (GHG) emissions, which in turn cripples environmental protection and management instruments. In Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC), there is a target of reducing greenhouse gas emissions by 29% and 41% with international assistance from Business As Usual (BAU) in 2030. The weakening of environmental instruments can cause an increase in greenhouse gas emissions through high carbon activities and investment in fossil fuels. This paper is a critical analysis of how the crippling of environmental instruments in the Omnibus Bill and the Revised Minerba Act hamper the fulfillment of Indonesia's GHG emission reduction targets in the era of national economic recovery.
Keywords: Environmental Protection and Management Instruments, National Economic Recovery, Omnibus Bill, Minerba Law, Greenhouse Gas Emissions Target.
Article Details
References
- DAFTAR PUSTAKA
- Peraturan Perundang-undangan
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. Paris Agreement on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015).
- Indonesia. Undang-Undang Kehutanan. UU No. 41 Tahun 1999. LN.167 Tahun 1999, TLN. 3888.
- _________. Undang-Undang Penataan Ruang. UU No. 26 Tahun 2007. LN No. 68 Tahun 2007. TLN No. 4725.
- _________. Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009. TLN. No. 4959.
- _________. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.
- _________. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014. LN. No. 292 Tahun 2014. TLN. No. 5601.
- _________. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Minerba. UU No. 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020. TLN No. 6525.
- _________. Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6563.
- Buku
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. cet 10 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Faure, Michael G. dan Roy A. Partain. Environmental Law and Economics: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Indonesia, Dewan Energi Nasional. Outlook Energi Indonesia 2019. Jakarta: Dewan Energi Nasional, 2019.
- _________. Bienal Update Report. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018.
- _________. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.
- _________. First Nationally Determined Contribution of Republic of Indonesia, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016.
- Institute for Essential Services Reform. Dinamika Batu Bara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil. Jakarta: Institute for Essential Services Reform, 2019.
- Jaringan Advokasi Tambang. Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020,
- Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat Dan Infrastruktur Ekologis di Indonesia, Jakarta: JATAM, 2020
- Kuramochi, Takashi. Greenhouse Gas Mitigation Scenarios for Major Emitting Countries: Analysis of Current Climate Policies and Mitigation Commitmens: 2018 Update.
- Masripatin, Nur. eds. Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution). Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.
- M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Nursadi, Harsanto eds. Hukum Administrasi Negara Sektoral, Depok: Center for Law and Good Governance Studies dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Soemarwoto, Otto. Analisis Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Stern, Nicholas. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Stockholm Environment Institute. The Economics of Low Carbon, Climate Resilient Patterns of Growth in Developing Countries: A Review of the Evidence.
- Suharsono, Annisa et al. Getting to 23 per cent: Strategies to scale up renewables in Indonesia. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, 2019.
- Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarif, Laode M dan Andri G. Wibisana. eds. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Jakarta: USAID, s.a.
- United Nations. World Economic Situation and Prospects as of mid 2020. New York: United Nations, 2020.
- Walhi Indonesia. Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi, Jakarta: Walhi, 2020.
- Wewerinke-Singh, Margaretha. “State Responsibility for Human Rights Violations Associated with Climate Change” di Jodoin et al (eds). Handbook of Human Rights and Climate Governance. Routledge, 2018.
- Wibisana, Andri Gunawan. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2017.
- World Bank. Indonesia Economic Prospects The Long Road To Recovery. Jakarta: World Bank, 2020.
- Artikel jurnal/media massa
- Christian, Michael dan Firman Hidayat, “Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global.” Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional -Edisi I Bank Indonesia (Maret 2020). Hlm. 87-112.
- Jodoin, Sébastien, Sébastien Duyck dan Katherine Lofts. “Public Participation and Climate Governance: An Introduction.” Review of European Community & International Environmental Law, Vol 24, No 2, 2015.
- Oxford Smith School of Enterprise and the Environment. “Will COVID-19 Fiscal Recovery Packages Accelerate or Retard Progress on Climate Change?” Oxford Review of Economic Policy 37, 2020.
- Shindell, D dan G. Faluveg. “The Net Climate Impact Of Coal-Fired Power Plant Emissions.” Atmospheric Chemistry and Physics (April 2010). Hlm. 3247-3260.
- Susilo, Adityo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo. et al. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.
- Tarigan et al. “Minimum Forest Cover Required for Sustainable Water Flow Regulation of a Watershed: A Case Study in Jambi Province, Indonesia.” Hydrology and Earth System Sciences 22, (2018). Hlm. 581-594.
- Wibisana, Andri Gunawan. “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 41, No. 1, 2013.
- _______. “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum” Jurnal Hukum dan Pembangunan 47, No. 2, 2017.
- WRI Indonesia. “How can Indonesia Achieve its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reductions from Energy and Land-use policies”. WRI Indonesia Working Paper, 2017.
- Lain-Lain
- Ahdiat, Adi. “ICW: Korupsi Paling Besar 2019 Terjadi di Sektor Pertambangan.” https://kbr.id/nasional/022020/icw__korupsi_paling_besar_2019_terjadi_di_sektor_pertambangan/102332.html. Diakses 1 Agustus 2020.
- Asia Sentinel. “Indonesia’s Jokowi Seeks to Slow Forest Fire Devastation.” https://www.asiasentinel.com/p/indonesia-jokowi-seek-slow-forest-fire-devastation. Diakses 15 Oktober 2020.
- Climate Action Tracker. “Indonesia: Current Policy Projections.” https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/current-policy-projections/. Diakses 30 Juli 2020.
- CMS Law-Now. “Indonesia Updates Its Mining Law and Endeavours to Create Greater Operational Certainty.” https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2020/07/indonesia-updates-its-mining-law-and-endeavours-to-create-greater-operational-certainty. Diakses 14 Oktober 2020.
- DPR RI. “RUU Minerba Fokus Pada Pertumbuhan Ekonomi.” http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27695/t/RUU+Minerba+Fokus+
- Pada+Pertumbuhan+Ekonomi. Diakses 12 September 2020.
- Indonesian Center for Environmental Law. “Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.” Kertas Kebijakan Seri Analisis ICEL (Juni 2020).
- _________. “Pelemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja” Kertas Kebijakan Seri Analisis ICEL (2020). Hlm. 1-20.
- Kamarudin. “Sulitnya Warga Wawonii Pertahankan Lahan dari Perusahaan Tambang.”https://www.mongabay.co.id/2019/09/19/sulitnya-warga-wawonii-pertahankan-lahan-dari perusahaan-tambang/. Diakses 9 Oktober 2020.
- Kementerian Kesehatan.“Update COVID-19.” https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.Xx0oNBIxXIV. Diakses 26 Juli 2020.
- Kementerian Keuangan. “Konferensi Pers Langkah Penguatan Perlindungan Sosial Dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19.” https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf. Diakses 27 Juli 2020.
- Petriella, Yanita. “Mineral and Coal Mining Law: New chapter of the mining sector.” https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2020/mineral-and-coal-mining-law-new-chapter-of-the-mining-sector.html. Diakses 10 Oktober 2020.
- PwC “Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide.” https://www.pwc.com/id/en/energy-utilities-mining/assets/mining/mining-guide-2019.pdf. Diakses 14 Oktober 2020.
- Setiawan, Kodrat. “Luhut Pandjaitan Ingin UU Cipta Kerja Disahkan Akhir Bulan Ini.” https://bisnis.tempo.co/read/1375783/luhut-pandjaitan-ingin-ruu-cipta-kerja-disahkan-akhir-bulan-ini/full&view=ok. Diakses tanggal 13 September 2020.
- DAFTAR GAMBAR
- Gambar 1. Grafik Hotspot Sepanjang 2019
References
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Paris Agreement on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015).
Indonesia. Undang-Undang Kehutanan. UU No. 41 Tahun 1999. LN.167 Tahun 1999, TLN. 3888.
_________. Undang-Undang Penataan Ruang. UU No. 26 Tahun 2007. LN No. 68 Tahun 2007. TLN No. 4725.
_________. Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009. TLN. No. 4959.
_________. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.
_________. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014. LN. No. 292 Tahun 2014. TLN. No. 5601.
_________. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Minerba. UU No. 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020. TLN No. 6525.
_________. Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6563.
Buku
Atmosudirdjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. cet 10 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Faure, Michael G. dan Roy A. Partain. Environmental Law and Economics: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
Indonesia, Dewan Energi Nasional. Outlook Energi Indonesia 2019. Jakarta: Dewan Energi Nasional, 2019.
_________. Bienal Update Report. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018.
_________. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.
_________. First Nationally Determined Contribution of Republic of Indonesia, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016.
Institute for Essential Services Reform. Dinamika Batu Bara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil. Jakarta: Institute for Essential Services Reform, 2019.
Jaringan Advokasi Tambang. Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020,
Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat Dan Infrastruktur Ekologis di Indonesia, Jakarta: JATAM, 2020
Kuramochi, Takashi. Greenhouse Gas Mitigation Scenarios for Major Emitting Countries: Analysis of Current Climate Policies and Mitigation Commitmens: 2018 Update.
Masripatin, Nur. eds. Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution). Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.
M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993.
Nursadi, Harsanto eds. Hukum Administrasi Negara Sektoral, Depok: Center for Law and Good Governance Studies dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
Soemarwoto, Otto. Analisis Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
Stern, Nicholas. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Stockholm Environment Institute. The Economics of Low Carbon, Climate Resilient Patterns of Growth in Developing Countries: A Review of the Evidence.
Suharsono, Annisa et al. Getting to 23 per cent: Strategies to scale up renewables in Indonesia. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, 2019.
Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Syarif, Laode M dan Andri G. Wibisana. eds. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Jakarta: USAID, s.a.
United Nations. World Economic Situation and Prospects as of mid 2020. New York: United Nations, 2020.
Walhi Indonesia. Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi, Jakarta: Walhi, 2020.
Wewerinke-Singh, Margaretha. “State Responsibility for Human Rights Violations Associated with Climate Change” di Jodoin et al (eds). Handbook of Human Rights and Climate Governance. Routledge, 2018.
Wibisana, Andri Gunawan. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2017.
World Bank. Indonesia Economic Prospects The Long Road To Recovery. Jakarta: World Bank, 2020.
Artikel jurnal/media massa
Christian, Michael dan Firman Hidayat, “Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global.” Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional -Edisi I Bank Indonesia (Maret 2020). Hlm. 87-112.
Jodoin, Sébastien, Sébastien Duyck dan Katherine Lofts. “Public Participation and Climate Governance: An Introduction.” Review of European Community & International Environmental Law, Vol 24, No 2, 2015.
Oxford Smith School of Enterprise and the Environment. “Will COVID-19 Fiscal Recovery Packages Accelerate or Retard Progress on Climate Change?” Oxford Review of Economic Policy 37, 2020.
Shindell, D dan G. Faluveg. “The Net Climate Impact Of Coal-Fired Power Plant Emissions.” Atmospheric Chemistry and Physics (April 2010). Hlm. 3247-3260.
Susilo, Adityo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo. et al. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.
Tarigan et al. “Minimum Forest Cover Required for Sustainable Water Flow Regulation of a Watershed: A Case Study in Jambi Province, Indonesia.” Hydrology and Earth System Sciences 22, (2018). Hlm. 581-594.
Wibisana, Andri Gunawan. “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 41, No. 1, 2013.
_______. “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum” Jurnal Hukum dan Pembangunan 47, No. 2, 2017.
WRI Indonesia. “How can Indonesia Achieve its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reductions from Energy and Land-use policies”. WRI Indonesia Working Paper, 2017.
Lain-Lain
Ahdiat, Adi. “ICW: Korupsi Paling Besar 2019 Terjadi di Sektor Pertambangan.” https://kbr.id/nasional/022020/icw__korupsi_paling_besar_2019_terjadi_di_sektor_pertambangan/102332.html. Diakses 1 Agustus 2020.
Asia Sentinel. “Indonesia’s Jokowi Seeks to Slow Forest Fire Devastation.” https://www.asiasentinel.com/p/indonesia-jokowi-seek-slow-forest-fire-devastation. Diakses 15 Oktober 2020.
Climate Action Tracker. “Indonesia: Current Policy Projections.” https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/current-policy-projections/. Diakses 30 Juli 2020.
CMS Law-Now. “Indonesia Updates Its Mining Law and Endeavours to Create Greater Operational Certainty.” https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2020/07/indonesia-updates-its-mining-law-and-endeavours-to-create-greater-operational-certainty. Diakses 14 Oktober 2020.
DPR RI. “RUU Minerba Fokus Pada Pertumbuhan Ekonomi.” http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27695/t/RUU+Minerba+Fokus+
Pada+Pertumbuhan+Ekonomi. Diakses 12 September 2020.
Indonesian Center for Environmental Law. “Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.” Kertas Kebijakan Seri Analisis ICEL (Juni 2020).
_________. “Pelemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja” Kertas Kebijakan Seri Analisis ICEL (2020). Hlm. 1-20.
Kamarudin. “Sulitnya Warga Wawonii Pertahankan Lahan dari Perusahaan Tambang.”https://www.mongabay.co.id/2019/09/19/sulitnya-warga-wawonii-pertahankan-lahan-dari perusahaan-tambang/. Diakses 9 Oktober 2020.
Kementerian Kesehatan.“Update COVID-19.” https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.Xx0oNBIxXIV. Diakses 26 Juli 2020.
Kementerian Keuangan. “Konferensi Pers Langkah Penguatan Perlindungan Sosial Dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19.” https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf. Diakses 27 Juli 2020.
Petriella, Yanita. “Mineral and Coal Mining Law: New chapter of the mining sector.” https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2020/mineral-and-coal-mining-law-new-chapter-of-the-mining-sector.html. Diakses 10 Oktober 2020.
PwC “Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide.” https://www.pwc.com/id/en/energy-utilities-mining/assets/mining/mining-guide-2019.pdf. Diakses 14 Oktober 2020.
Setiawan, Kodrat. “Luhut Pandjaitan Ingin UU Cipta Kerja Disahkan Akhir Bulan Ini.” https://bisnis.tempo.co/read/1375783/luhut-pandjaitan-ingin-ruu-cipta-kerja-disahkan-akhir-bulan-ini/full&view=ok. Diakses tanggal 13 September 2020.
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Grafik Hotspot Sepanjang 2019