Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau

Sekar Banjaran Aji

Abstract


Pada fase terakhir pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan dan evaluasi perkebunan sawit. Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Jokowi pada 19 September 2018. Kajian ini melihat apakah kebijakan Moratorium Sawit Jokowi dapat dikategorikan sebagai kebijakan hijau yang sesuai dengan Teori Politik Hijau sehingga berpihak untuk kepentingan lingkungan. Lebih jauh lagi, melihat seberapa solutif kebijakan moratorium sawit ini menyelesaikan masalah tata kelola lahan dan konflik yang mencederai sektor pemasok APBN terbanyak tahun 2017.


Keywords


Moratorium Sawit, Politik Hijau, Kebijakan Tata Kelola Lahan



DOI: http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v5i2.92 Abstract view : 160 times
PDF (Bahasa Indonesia) downloaded: 190 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia indexed by:

 

Our mailing address is:

ICEL - Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru Jakarta Selatan,Indonesia 12120

Indonesia 12120