Vol 5, No 1 (2018)

Oktober

Kebijakan Berbasis Kajian Bukti yang Tepat (Evidence-Based Policy Making) adalah kebijakan yang dibuat berlandaskan bukti-bukti yang mendukung lahirnya kebijakan tersebut. Kebijakan yang berlandaskan bukti yang tepat tentunya akan menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Namun demikian, masih sering ditemui kebijakan yang tidak disertai dengan landasan bukti yang tepat.

Payung hukum formal untuk perumusan kebijakan berbasis kajian bukti yang tepat memang secara eksplisit belum ada. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebetulnya telah mengatur mengenai kebutuhan penelitian baik hukum maupun penelitian lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sebelum menerbitkan sebuah regulasi. Hasil penelitian ini secara formal dituangkan dalam Naskah Akademik.

Namun demikian, Naskah Akademik hanya diwajibkan ada pada suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Mengingat tidak semua regulasi dikenai kewajiban didahului dengan Naskah Akademik, tidak heran kemudian banyak regulasi yang tidak disertai dengan landasan yuridis, filosofis, dan historis termasuk landasan ilmiah. Banyak regulasi muncul dengan tujuan menyelesaikan persoalan suatu hal, namun kemudian menimbulkan persoalan lainnya. Ditambah lagi, ada regulasi-regulasi yang didahului dengan perumusan Naskah Akademik, namun Naskah Akademik yang ada hanya memenuhi standar formal UU 12 Tahun 2011, bukan substansi yang menjadi kewajibannya.

Selain mengatur kewajiban pembuatan Naskah Akademik untuk regulasi tertentu, Bab XI UU 12 Tahun 2011, telah mengatur pula mengenai Partisipasi Masyarakat dalam perumusan regulasi. Disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan tersebut dapat disampaikan melalui: (a) rapat dengar pendapat umum (b) kunjungan kerja; (c) sosialisasi; dan/atau (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Untuk memudahkan keterlibatan tersebut, setiap rancangan Peraturan Perundang-undangan diatur harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Faktanya, tidak jarang masyarakat hanya dilibatkan di akhir proses dan sebagai formalitas saja. Selain itu, akses tersebut seringkali sulit diperoleh. Biasanya informasi mengenai rancangan regulasi hanya ada di situs resmi pembuat regulasi. Tidak semua kelompok masyarakat terbiasa mengakses situs resmi pembuat regulasi. Ditambah lagi, tidak semua rancangan regulasi tersedia di situs resmi pembuat regulasi.

Bagaimana mungkin suatu kebijakan dikatakan dapat berdampak baik apabila kebijakan tersebut tidak didasarkan pada analisis data akurat, baik dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri, pendapat ahli, hasil penelitian, dan informasi dari para pemangku kepentingan ataupun fakta di lapangan? Catatan tersebut menjadi dasar Redaksi mengambil tema “Perumusan Kebijakan Berbasis Kajian Bukti yang Tepat (Evidence-Based Policy Making) dalam Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Daftar Isi

Artikel

Agus Efendi, Alia Yofira Karunian, Ni Luh Putu Chintya Arsani
PDF
1-23
Windu Kisworo
PDF
24-59
Perdinan ., Tri Atmaja, Ryco F Adi, Woro Estiningtyas
PDF
60-87
Shafira Anindia Alif Hexagraha
PDF
88-116

Ulasan

Grita Anindarini Widyaningsih
PDF
117-136
Henri Subagiyo, Astrid Debora S.M
PDF
137-153