Vol 6, No 1 (2019)

Oktober

Pemilihan Umum tahun 2019 telah usai. Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah resmi menjabat sejak 20 Oktober 2019 lalu. Sebagaimana dalam setiap periode pemerintahan, segala kebijakan Presiden dan Wakil Presiden berikut jajaran di bawahnya akan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang telah ikut mewarnai proses pemilihan yang lalu.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) Volume 5 Nomor 2 telah memotret bagaimana dinamika politik yang telah ada dan akan terjadi mempengaruhi kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. JHLI Volume 6 Nomor 1 ini kembali memotret berbagai kebijakan lingkungan yang ada di Indonesia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam artikel-artikel berikut.

Masih berkaitan dengan kebijakan Jokowi mengenai moratorium sawit, Adrianus Eryan, peneliti ICEL di bidang hutan dan lahan mengangkat kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Selatan. SK ini terbit hanya dua bulan pasca diterbitkannya Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit). Artikel ini diberi judul, “Dari Inpres Moratorium Sawit Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Selatan”

Artikel kedua yang berjudul “PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap” merupakan tulisan Suci Modjo, seorang advokat di bidang energi dan infrastruktur.  Suci Modjo menyoroti persoalan regulasi terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTSA), yang diklaim sebagai sumber tenaga listrik yang ramah lingkungan. Tak hanya itu, Suci Modjo juga mengritik kewenangan PLN yang selama ini dianggap sebagai BUMN penerima mandat usaha penyelenggaraan ketenagalistrikan.

Pengelolaan lingkungan tidak dapat terlepas dari mekanisme pengawasan, pengenaan sanksi dan penerapannya. Tanpa sinergi yang baik dari unsur-unsur tersebut, mustahil mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Namun demikian, terkadang pemerintah tidak menerapkan konsep yang tepat sehingga tak jarang menimbulkan konsekuensi tidak efektifnya tujuan. Sebagai contoh penerapan sanksi administratif yang telah keliru sejak perumusannya di dalam regulasi. Andri Gunawan Wibisana, dosen hukum lingkungan pada Fakultas Hukum UI dengan rinci dan tegas memaparkan bagaimana kekeliruan tersebut telah berkontribusi pada melemahnya sanksi administratif sebagai sanksi yang seharusnya paling utama dan pertama dalam pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Artikel ketiga ini dikemas dalam judul tak kalah menarik, “Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia.”

Masih berkaitan dengan persoalan penegakan hukum, Azam Hawari, Deni Daniel, dan Marsya Mutmainah Handayani bekerja sama dalam penulisan artikel berjudul “Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan”. Artikel keempat ini membahas konsep Perjanjian Penangguhan Penuntutan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Melalui artikel ini, Para Penulis membahas bagaimana konsep Perjanjian Penangguhan Penuntutan dapat menjadi solusi alternatif untuk permasalahan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan.

Artikel terakhir berjudul, “Tanggung Jawab Negara dan Korporasi terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)”, ditulis oleh Muhammad Busyrol Fuad, Peneliti ELSAM. Muhammad Busyrol Fuad membahas permasalahan penanganan impor limbah plastik di Indonesia dilihat dari Tinjauan Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan.

Selain artikel, jurnal ini juga berisi beberapa ulasan. Ulasan pertama ditulis oleh Antonius Aditantyo Nugroho dengan judul “Analisis Putusan PTUN No. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA antara Walhi melawan Gubernur Aceh atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur.”

Ulasan kedua ditulis oleh Dalila Doman yang membahas regulasi terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ulasan ini diberi judul, “Kesesuaian Pengaturan Pemanfaatan Zona Migrasi Biota Laut dalam Peraturan-Peraturan Daerah dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Akhir kata, Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para Penulis yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan artikel ini berdasarkan masukan dari penelaahan sejawat dan Sidang Redaksi. Redaksi juga berterima kasih kepada segenap anggota Sidang Redaksi serta Mitra Bestari yang telah melakukan peninjauan terhadap artikel dalam jurnal edisi ini.  Redaksi JHLI Volume 6 Nomor 1 (Oktober 2019) dengan senang hati menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki proses, substansi, maupun hasil akhir artikel yang dimuat dalam jurnal ini.

Daftar Isi

Artikel

Adrianus Eryan
PDF
1-18
| abstract views: 28 | PDF downloaded: 15
Suci Modjo
PDF
19-40
| abstract views: 53 | PDF downloaded: 33
Andri Gunawan Wibisana
PDF
41-71
| abstract views: 87 | PDF downloaded: 65
Deni Daniel, Azam Hawari, Marsya Mutmainah Handayani
PDF
72-96
| abstract views: 44 | PDF downloaded: 19
Muhammad Busyrol Fuad
PDF
97-125
| abstract views: 41 | PDF downloaded: 24

Ulasan

Analisis Putusan PTUN NO. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA Antara Walhi Melawan Gubernur Aceh Atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur
Antonius Aditantyo Nugroho
PDF
126-144
| abstract views: 4 | PDF downloaded: 21
Kesesuaian Pengaturan Pemanfaatan Zona Migrasi Biota Laut dalam Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi dengan UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K)
Dalila Doman
PDF
145-153
| abstract views: 5 | PDF downloaded: 19